Tagih Janji Pemda Raja Ampat, Puluhan Suku Maya Datangi Kantor Bupati

independensi.id, Waisai – Puluhan Masyarakat Adat Marga Daam dari Suku Maya Kabupaten Raja Ampat mengelar aksi di depan halaman kantor Bupati Raja Ampat, Senin (22/08/2016), pagi pukul 09.30 WIT, Masa menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Raja Ampat segera selesaikan permasalahan Hak Tanah adat mereka yang lahannya telah dibangun kantor Bupati Raja Ampat, Polres Raja Ampat, RSUD Waisai dan fasilitas lainnya.

Dalam orasi, koordinator aksi Adam Gaman mengatakan, tujuan aksi tersebut untuk mennagih janji pemda terkait pembayaran lahan yang selama ini ditempati oleh pemda setempat.

” Kami datang bukan untuk merusak tapi untuk menagih janji Pemda Raja Ampat, hari ini juga harus lunasi semua utang-utangnya,” tegasnya

Adam juga menambahkan , apabila permasalahan ini terkendala oleh hukum pihaknya meminta pemda ikut berperan untuk selesaikan permasalahan tersebut.

” Kalau tersangkut permasalahan hukum Pemda harus fasilitasi kami untuk menyeselesaikan masalah ini di pemerintah pusat,” katanya

Adam ungkapkan, Pemda telah menganggarkan pembayaran lahan tersebut melalui anggaran APBD tahun 2016, senilai Rp. 40 Millyar. “ anggrannya sudah ada sekitar 40 millyar tapi sampai sekarang pemda belum lunasi utang-utangnya.” Imbuhnya

Menanggapi tuntunan massa Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, mengatakan bahwa pihak pemda tetap akan selesaikan permasalahan ini sesuai dengan prosedur.

“ Masalah ini tetap akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada, kami tidak akan lari karena permasalahan ini sudah diketahui oleh publik dan masih dalam pengawasan konservasi atau cagar alam,’ terangnya diruang rapat Bupati Raja Ampat saat mememui perwakilan aksi massa

Saat disinggung terkait dengan dana yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Raja Ampat sekitar Rp. 40 Milyar, Bupati katakan bahwa tidak terkait hal tersebut, masyarakat jangan salah mendapatkan  informasi. Pemda tidak menyiapkan uang sebanyak itu. silahkan Tanya DPRD Kabupaten Raja Ampat.

2016-08-22-PHOTO-00000204
Puluhan personil Polres Raja Ampat saat mengamakan aksi massa, Senin (22/08/2016)

“ Silakan tanya langgsung ke DPRD terkait dan 40 Milyar, Kalaupun disiapkan bukan saja untuk persoalan masalah keluarga ini dan keluarga itu dan sebagainya tetapi beberapa tempat yang terkait dan juga ada tanaman tumbuhnya  yang disitu ada fasilitas-fasilitas pemerintah. Bukan tanah kosong yang kita bayar. Karana jelas bahwa tanah yang tidak digarap atau tidak ada tanaman tumbuh itu milik negara” jelasnya kepada wartawan.

Lebih Lanjut Bupati Faris menjelaskan pada dasarnya pemerintah mengakui hak adat dan Masyrakat adat itu ada.

“ Saya juga sebagai anak adat masalah ini kami tetap akan selesaikan sesui dengan atruran yang ada, kita sudah koordinasi dengan Kementerian KLH RI, tinggal tunggu dari KSDA dan BPKH RI turun dan mereka lakukan kajian dan evaluasi ahli fungsi kawasan, baru ada proses penetapan. Kita harapkan tidak menelan waktu yang terlalu lama. Sehingga kami juga membangun dengan baik dan hak masyrakat bisa kami dengan baik,” pungkasnya

Setelah ditemui langsung oleh Bupati Raja Ampat diruang rapatnya yang diwaliki oleh perwakilan massa Salasa Wailata, Adam Gaman, Mahmud Daam, massa pun membubarkan aksinya dengan tertib yang dikawal puluhan anggota Polres Raja Am[pat dan Satuan Polisi Pamong Praja Sat-Pol PP (adit)

 

Apa Komentar Kalian?