Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi

AKTIVITAS perusahaan PT.BPS dan PT.CCP di lokasi tambang rakyat gunung botak pulau Buru Maluku adalah bukti keterlibatan Pemerintah Propinsi Maluku dengan para cukong tambang ilegal yang mestinya harus mendapat tindakan tegas Bapak Joko Widodo selaku Presiden di bangsa ini. melalui surat terbuka ini kami harapkan agar Bapak Jokowi bisa terbuka hati nuraninya dan mendengarkan rintihan anak bangsa.

Kepada Yth,

Bapak Presiden Joko Widodo

Di –

            Jakarta

Assalamu ‘alaikum,Wr.Wb

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Senantiasa Memberi Kekuatan & Kemudahan-Nya Kepada Bapak dalam menjalankan tugas-tugas KENEGARAAN, Aamiin…!

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”, Saya, Muhammad Nur Rifaldi, pemegang Tanggung Jawab Sebagai Kader HMI Ekonomi UMM & Pemangku Jabatan Sekretaris Umum LAPMI HMI Cab. Malang, berdomisili di Kota Namlea Kabupaten Buru-Maluku, dengan Memohon Maaf, bahwa surat ini disampaikan melalui Media Online pada hari ini, Sabtu tanggal 24 bulan September tahun dua ribu enam belas (24/09/2016). Untuk itu dengan hormat, saya secara sadar & bertanggung jawab menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kegiatan Perusahaa PT.Buana Pratama Sejahtera (PT.BPS) & PT. CIPTA CITRA PRATAMA yang sejak tahun 2015 telah melakukan Ativitas Tanpa Izin Penambangan Pasir Emas di Wilayah Pertambangan (WPR) Gunung Botak Pulau Buru Maluku, adalah sebagai berikut,

  1. Bahwa Undang-Undang melindungi hak ulayat atau hak tradisionil masyaraka adat.
  2. Bahwa Tambang Gunun Botak sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan aktivitas Penambangan dalam Kapasitas Besar seperti PT.BPS & PT.CCP.
  3. Bahwa didalam Ketatanegaraan NKRI, tidak dibenarkan Negara/Pemerintah Bertanggung Jawab Laporan Keuangan kepada Pihak Swasta/Investor, sehingga yang di lakukan Pemda Maluku yaitu dampaikan laporan pertanggung jawab Keuangan kepada PT.BPS adalah tindakan tidak bermartabat dan menjatuhkan wibawa NEGARA RI dan khususnya masyarakat Pulau Buru
  4. Bahwa Kepala Dinas ESDEM Maluku Nartha Nanlohy telah Terima Uang dari PT BPS, untuk setoran PERTAMA pihak Perusahaan (PT BPS), kepada Pemerintah Propinsi Maluku, melalui tranferan via rekening Bank Mandiri nomor rek 152-00-1470392-6 a/n Ir.Martha Magdalena Nanlohy, sebesar, Rp 5.140.300.000 (lima milyar seratu empat puluh jutatiga ratus ribu rupiah) dan pada Tahap KEDUA sampai saat ini pihak Pemda Maluku melalui Kadis ESDEM Maluku ( Ir.Martha M. Nanlohy,SI) sudah terima Uang sebanyak 13 Milyar dari pihak PT. BPS, yang sudah di bagi-bagikan kepada Pejabat Pemda Propinsi Maluku dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Buru.
  5. Bahwa KAJATI Maluku telah menangani kasus ini dan sudah Memeriksa Saksi-Saksi termasuk Kadis ESDEM Maluku, dan sampai saat tidak ada Kepastian Hukum, pada bukti transferan PT.BPS kepada rekening Ir.Martha M.Nanlohy adalah merupakan tindak pidana korupsi GRATIFIKASI

Demikian dan saya memohon kepada Bpk Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak JOKO WIDODO, untuk dapat melihat masyarakat Adat Pulau Buru sebagai bagian dari NKRI dan mengeluarkan INSTRUKSI kepada Gubernur Maluku terkait penerimaan uang dari PT.BPS, karena hal ini merupakan tindak pidana korupsi GRATIFIKASI

Malang, 24 September 2016

Hormat Saya

Muhammad Nur Rifaldi Umagapi

Kader HMI Komek UMM dan Sekum LAPMI HMI Cabang Malang

Apa Komentar Kalian?