Pungli di UIN Surabaya, Rektor Dilaporkan ke Ombudsman

Independensi.id, Surabaya – Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya akhirnya resmi dilaporkan mahasiswa baru ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur. Pasalnya, saat pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKK-MB), mahasiswa baru dimintai sumbangan yang masuk kategori pungutan liar (pungli).

Laporan itu dilayangkan mahasiswa baru berinisial RB. Dia dimintai sumbangan sebesar Rp 147 ribu untuk keperluan pembelian atribut dan souvenir kegiatan di luar PKKMB atau di kampus UINSA biasa disebut Orientasi Cinta Akademik dan Alamamater (OSCAAR).

“Yang meminta tarikan itu dari kakak-kakak panitia DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa). Katanya untuk beli atribut OSCAAR,” katanya, di Surabaya, Selasa (30/8/2016).

Sementara itu laporan dari mahasiswa UINSA ini telah diterima Ombudsman Jatim. Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Widiyarta mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab, sesuai dengan keputusan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), panitia PKKMB dilarang melakukan pungutan dengan alasan apapuN.

“Kami akan menindaklanjutinya laporan ini. Minggu depan kami akan mintai klarifikasi kepada pimpinan universitas,” katanya.

Menurut Agus,  pihaknya akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari apakah ada maladministrasi (kesalahan administras) atau tidak.

“Yang saya tahu semua pembayaran untuk PKKMB itu sudah menjadi satu saat pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Kami akan mencari dulu apa dasar panitia itu meminta pungutan kepada mahasiswa baru,” terangnya.

Sekedar diketahui, jumlah mahasiswa baru di UINSA Surabaya sebanyak 4.373. UINSA Surabaya sendiri memiliki sembilan fakultas. Dari seluruh fakultas, hanya Fakultas Sains dan Teknologi yang tidak dimintai pungutan. Sementara delapan fakultas lainnya besaran pungutannya berebeda. Misalnya di Fakultas Syariah dan Hukum setiap mahasiswa dipungut biaya Rp 147 ribu, Fakultas Theologi dan Ushuludin dipungut Rp 140 ribu.

Larangan pungutan biaya PKKMB atau kegiatan sejenis pengenalan kampus lainnya itu berdasarkan Keputusan Rektor UINSA Surabaya NO: Un.07/1/PP.00.0/SK/688/2016. Di antara bunyiya adalah panitia dilarang menghimpun sumbangan dalam bentuk apapun di luar PKK-MB, menambah atribut lain di luar ketentuan, dan peserta PKK-MB dilarang memberi bantuan/sumbangan dalam bentuk apapun (Afif).

Apa Komentar Kalian?