KPK Diminta Turun Tangan Periksa Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Tello Makassar

Independensi.id, Makassar – Mangkraknya proyek jembatan Tello Makassar, membuat masyarakat bertanya-tanya terkait penyelesaian kasus jembatan tersebut. Kabar buruk sedang berhembus bahwa Kejaksaan Tinggi Sulsel menghentikan kasus hukumnya. Hal itu diutarakan oleh Muhammad Warakaf, Direktur Utama Soliditas Study Sulsel Jakarta. Ia mempertanyakan sikap Kejaksaan Tinggi yang berupaya menghentikan kasus hukum tersebut.

“Seharusnya Kejati serius menangani kasus itu. Bisa dibayangkan dengan terbengkalainya kasus tersebut, masyarakat sangat diresahkan. Masyarakat menjadi korban. Saya ingat betul beberapa bulan lalu ketika Wakil Gubernur marah dengan lambatnya penyelesaian kerja jembatan tersebut, tegas disampaikan bahwa ketika pekerjaan itu tidak selesai akhir tahun2015 maka penanggung jawabnya harus mempertanggungjawabkan dengan baik. Ini tidak boleh main-main dan tidak boleh didiamkan”,ujarnya.

Saat ini, di lokasi proyek pembangunan jembatan Tello yang terbengkalai, sebuah alat berat tampak hanya terparkir tanpa beroperasi. Beberapa pekerja juga hanya memperbaiki pagar pembatas proyek untuk menutupi kelemahannya, sehingga masyarakat tidak tahu. Proyek dengan pemenang tender PT Galih Medan Persada itu mulai dikerjakan sejak Mei 2015 dan seharusnya rampung pada Desember 2015. Namun hingga kini belum selesai.

“Seharusnya pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan dan Jalan di Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar, tidak boleh main-main. Kami menduga penegak hukum ada yang bermain mata dengan pemenang tender jembatan Tello itu”,tuturnya.

Warakaf juga menambahkan kalau seharusnya kasus yang merugikan negara itu sudah seharusnya ditangani oleh KPK dengan mengusut tuntas proyek yang menelan anggaran senilai Rp 14 Miliar. Mereka yang harus diperiksa, tambahnya, masing masing adalah kontraktor PT Galih Medan Perdana (GMP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang fisik dan pengawasan dan dua orang Konsultan Supervisi dan Konsultan Perencana yang mendesain proyek Jembatan dan Balai Besar Jalan Nasional Wilayah VI Makassar.

“Kami meminta KPK ntuk turun langsung memeriksa proyek gagal ini. Masyarakat tidak boleh diam, dan yang kedua penegak hukum tidak boleh lemah. Dan Insya Allah, besok kita akan laporkan kasus ini ke KPK”,pungkasnya (dzul).

Apa Komentar Kalian?