Konsistensi HMI dalam Komitmen Keummatan dan Kebangsaan

 

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” – Bung Karno

Itulah sepenggal ucapan Bung Karno sebagai Presiden Pertama Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan. Perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan berbagai aspek menjadi tantangan yang harus ditanggapi proaktif oleh bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan, kata merdeka hanya menjadi sejarah dan tujuan merdeka tak kunjung tercapai. Tujuan kemerdekaan Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menjabarkan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…..”.

Baca Juga:
Mempertegas Komitmen Keummatan dan Kebangsaan HMI

Kondisi indonesia hari ini sedang dihadapi beberapa masalah diberbagai aspek sekaligus tantangan perkembangan zaman yang harus diselesaikan. Aspek kesejahteraan, BPS mencatat bahwa jumlah kemiskinan per September 2016 mencapai 27,76 juta atau 10,7% dari total penduduk. Permasalahan di dunia hukum Indonesia masih terus-menerus terjadi. Ketidakpastian hukum menjadi penghambat keadilan, diskriminasi hukum menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa hukum hanya menjadi komoditas politik untuk golongan tertentu. Perekonomian Indonesia dikuasai oleh kalangan menengah keatas. Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Januari 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 320,28 miliar atau setara dengan Rp 4.274 triliun. Utang luar negeri yang membengkak akan berakibat fatal jika tidak diimbagi dengan pendapatan negara dan pembangunan yang produktif.

Begitupun dengan kondisi politik Indonesia, tujuan partai politik sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan yang tertera di undang-undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Partai Politik. Tak sedikit pemberitaan media massa yang mempertontonkan pertarungan partai politik hanya untuk menyelamatkan kepentingan golongan. Kebhinekaan di Indonesia juga menjadi pemicu konflik di Indonesia. Akhir-akhir ini, Indonesia dihebohkan dengan perhelatan demokrasi di ibu kota Indonesia. Kehebohan ini dipicu oleh pernyataan salah satu calon yang dipandang menistakan agama Islam oleh beberapa ulama.   Komersil di dunia pendidikan juga tak luput dari permasalahan bangsa. Pendidikan yang seharusnya menjadi kewajiban negara dalam mencerdaskan bangsa diciderai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu kompleks permasalahan Indonesia jika diurut satu-persatu.

Ironis memang jika melihat kondisi kekinian di tanah air, tapi itulah kenyataanya. Indonesia memiliki Sumber daya Alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Catatan lembaga pemerintah AS, yang mempunyai fokus di bidang Geologi (US Geological Survey), menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai produksi dan cadangan bahan tambang terbesar di Dunia. Per 2014, dari segi cadangan SDA, Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar kedua sedunia, emas nomor enam, dan energi panas bumi nomor satu di dunia. Sedangkan dari sisi produksi, negara kita merupakan penghasil nikel terbesar ketiga di dunia, bauksit nomor dua, gas nomor enam, batubara enam, crude paint oil nomor satu di dunia. Namun, Apakah rakyat Indoneria menikmati kekayaan itu? Tingkat kesejehteraan Indonesia yang masih rendah menandakan kekayaan Indonesia belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat.

Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dengan sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI didirikan pada tanggal 13 rabiulawal 1366 H bertepatan dengan 5 Februari 1947 M yang diprakarsai oleh Lafran Pane,dkk. Semangat munculnya HMI bertujuan untuk mempertahankan negara RI dan mempertinggi derajat rakyatnya serta menegakkan dan mengembangkan ajaran islam. Kedua tujuan ini kemudian termaktub dalam tujuan utama yakni, “ terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.”(AD HMI Pasal 4).

Kader HMI telah dibekali oleh nilai-nilai perjuangan yang berlandaskan Qur’an dan Hadits. Nilai perjuangan yang sangat kompleks dan sangat ramah terhadap kebhinekaan di Indonesia. Sejarah mencatat sudah banyak berbagai tokoh diberbagai kompetensi terlahir dari rahim HMI. Namun, banyak juga tokoh HMI yang terjerumus dalam pelanggaran hukum dan ikut menciderai cita-cita kemerdekaan. Fenomena sosial yang pragmatis hari ini merupakan tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai perjuangan. Setiap lika-liku perjuangan tentunya ada godaan yang terus membayangi setiap langkah HMI dalam mengemban misi keummatan dan kebangsaan. Hanya saja untuk mengantisipasi dominasi godaan perlu secara berkelanjutan mengevaluasi implikasi nilai-nilai tersebut dalam setiap perjuangan.

HMI sebagai organisasi mahasiswa yang independen dan juga merupakan organisasi mahasiswa tertua di Indonesia masih mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan agama. Bersinergi untuk menjalankan mission keummatan dan kebangsaan sangat diperlukan. Potensi HMI untuk mewujudkan sinergisitas perjuangan terbuka lebar. HMI mempunyai struktural bak miniatur Indonesia yang memiliki garis instruksi dan koordinasi dari pusat sampai ke tingkat kampus.

Berproses dengan konsisten mempertahankan nilai-nilai dasar perjuangan dalam perkaderan struktural maupun fungsional maka akan akan tercipta kader-kader bangsa yang proaktif dalam menyikapi tantangan perkembangan zaman. Komitmen keummatan HMI akan menjadi cahaya dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Serta komitmen kebangsaan akan menjadi perekat dan menyadarkan bahwa kekayaan Indonesia seyogyanya harus dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri secara berkeadilan. Dengan demikian cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan hal yang mustahil untuk dicapai jika HMI masih konsisten dalam komitmen keummatan dan kebangsaan.

 

Oleh : Wendi Juli Putra

(Penulis adalah Sekretaris Umum Badko Sumbar)

Apa Komentar Kalian?