Keindonesiaan,Keislaman Tanpa Kata Antara

Oleh : Sipak Drijji

(Direktur LDMI HMI Cabang Surabaya)

Komponen penting dalam sebuah negara adalah ideologi. Ideologi adalah sistem, cara pandang, dan pemikiran yang sistematis terstruktur dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan tentunya membutuhkan cara pandang, cara main atau konstitusi, strategi dan taktik, dalam mencapai sebuah tujuan.

Berbicara keindonesiaan berarti yang harus dibahas adalah ideologi negara Indonesia, yakni pancasila. Pancasila mempunyai dua fungsi penting. Pertama, kedudukan pancasila ideologI dasar negara indonesia. Berjalannya sebuah pemerintahan harus ada sebuah ideologi yang paling mendasar yakni pancasila. Kemudian Pancasila disaring kembali hingga menghasilkan UUD 1945 yang menjadi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Dari itu, segala sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, harus dihapuskan.

Pemangku-pemangku kebijakan mungkin paham dengan Pancasila tapi tidak mengamalkanya. Penulis mengatakan seperti itu karena seharusnya pemimpin dalam pemerintahan harus bisa berlaku bijaksana dalam permusyawaratan dan perwakilan. Wakil rakyat tidak amanah karena kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa adalah narasi besar.

Kedua, Pancasila sebagai falsafah sosial. Dalam sebuah usaha untuk merubah nasib masyarakat dari yang tidak adil menjadi masyarakat yang berkeadilan, dari masyarakat yang tidak makmur menjadi masyarakat yang berkemakmuran, maka masyarakat harus menggunakan kerangka berfikir Pancasila.

Dalam pengaplikasian nilai Pancasila sebagai kerangka berfikir, masyarakat harus mendapat pendidikan atau pemahaman pancasila yang lebih mendalam. Sebab Pancasila adalah nilai yang mendasari masyarakat untuk mendapat hak dan kewajibanya sebagai warga negara. Apabila masyarakat tidak tahu maksud dari sila pertama, maka sila-sila yang lain tidak akan difahami. Apalagi realitas modern saat ini membuat ambiguitas yang dapat mengaburkan segala nilai sosial yang ada.

Jika kita percaya adanya Tuhan maka segala larangan-Nya akan kita jauhi. Misalnya kasus korupsi E-KTP. Menurut penulis, pelaku merasa tidak ada yang tahu dan tidak akan terbongkar, padahal Tuhan Maha Mengetahui. Berketuhanan yang maha Esa dalam sila pertama tidak memberi kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berbuat yang melampaui batas hukum, nilai dan norma dalam pergaulan hidup. Karena Tuhan yang Maha Esa, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Pemberi Adzab yang pedih.

Jika sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dipahami sekaligus dihayati sebagai ideologi negara dan falsafah sosial, maka sila pertama mentok jedok hanya akan menjadi bahan diskusi, materi ceramah, sebatas bahan gerak bibir. Tuhan yang Maha Esa dalam sila pertama sebatas jawaban atas pertanyaan yang tidak akan terjawab.

Faktanya saat ini, Pancasila tidak dipahami sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara Indonesia harus memahami dan menganut serta mengamalkan ideologi negara Indonesia. Jika tidak, maka kewarganegaraannya hanyalah sebatas KTP. Rakyat Indonesia masih diwakili oleh orang-orang yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, dan tidak percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu.

Jika penulis mengatakan seperti ini, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Pancasila sebuah agama?. Orang sontoloyo (istilah Sukarno) mungkin akan mengkafirkan penulis ketika mengatakan bahwa Pancasila adalah rangkuman dari nilai-nilai dasar agama yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara.

Penulis yakin seyakin-yakinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud apabila Indonesia dipimpin oleh orang yang beriman kuat terhadap Tuhan yang maha Esa, tidak takut siapa pun, kecuali padaTuhan. Ia percaya bahwa tiada yang kuat kecuali Tuhan, tidak ada yang hebat kecuali Tuhan, tidak ada yang pantas ditakuti kecuali Tuhan, tiada yang pantas disembah kecuali Tuhan, tiada tuhan kecuali Allah SWT (*).

Apa Komentar Kalian?