HMI Malang Minta DPRD Serius Tangani Polemik

Independensi.id, Malang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang minta agar DPRD Kota Malang menyelesaikan terkait polemik parkir siluman di Kota Malang. Menurut Ketua Umum HMI Cabang Malang melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Miftahul Arifin mengatakan, polemik parkir siluman di kota Malang sangat meresahkan masyarakat.

“ Ini sudah sangat meresahkan warga Malang, DPRD harus segera selesaikan masalah ini,” terang Arifin melalui pesan singkatnya, Jumat (16/09/2016)

Akibat dari polemic tersebut, sampai menuai petisi yang di tujukan kepada Wali Kota Malang, Moh. Anton. dikatakannya Berdasarkan data di lapangan hampir setiap jengkal tanah di Kota Malang hampir ada parkir.

“ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum bahwa ada tiga jenis parkir, yang pertama tempat parkir umum yang meliputi pusat perniagaan, atm dan fasum, lalu di tempat parkir khusus yang meliputi tempat wisata dan instansi baik pemerintah maupun swasta, dan selanjutnya tempat parkir insidental yang meliputi keramaian seperti pameran,” jelasnya

ditambahkannya juga, namun berdasarkan fakta di lapangan bahwa ada kejanggalan dalam sistem tata kelola parkir bahkan sistem tata kelola parkir di Kota Malang terbilang amburadul.

“ Banyak sekali semua temuan di lapangan yg tidak sesuai dengan yang di Perda, Pemkot seolah tutup telinga dengan permaslahan ini,” imbuhnya

Arifin menilai, potensi parkir di Kota Malang  begitu luar biasa besar. Berdasarkan data yang di keluarkan Radar Malang bahwa pendapatan parkir di Kota Malang mencapai Rp 383,8 M sedangkan Pemkot menargetkan cuma Rp 7 M bahkan di tahun 2016 Pemkot hanya menargetkan parkir Rp 6,6 M.

“ Pada realisasinya per bulan Agustus 2016 hanya Rp 4,2 M. Tentu fenomena ini menjadi sebuah pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dengan potensi yang begitu besar mencapai ratusan miliar pemkot di tahun 2016 hanya menargetkan Rp 6,6 M. Apa sebenarnya yg terjadi?,” ujarnya

Arifin menegaskan HMI Cabang Malang menuntut agar DPRD, harus turun tangan dalam polemik parkir siluman dengan membentuk pansus masalah parkir, agar issu kebocoran dana 383,8 M itu tidak membuat masyarkat resah dan menjadi fitnah sehingga jelas persoalannya.

“ Pemerintah harus memberikan sangsi tegas terhadap mafia parkir, Pemerintah juga harus transparansi terkait hasil dana parkir kepada public, dan pemerintah harus membuat tanda parkir resmi dan tata kelola parkir yang proporsional,” katanya (dzul)

Apa Komentar Kalian?