Farouk Muhammad : Saya Masih Wakil Ketua DPD!

Independensi.id, Jakarta – Kisruh dalam tubuh Dewan Perwakilan Daerah yang kian mengeras memberikan contoh yang kurang baik bagi perkembangan demokrasi. Sebagai representasi daerah yang mereka wakili, persoalan yang terjadi saat ini, akan menjadi tontonan yang tidak layak untuk ditiru sebagai seorang negarawan.

Menyikapi persoalan ini, PB HMI melalui Bidang Sosial dan Politik menyelenggarakan diskusi pada Rabu (19/4), bertempat di Sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung, Jakarta Selatan. Diskusi dengan tema “Kisruh DPD, Kepentingan Siapa?” ini menghadirkan pembicara Prof. Farouk Muhammad (DPD RI), Lucius Karius (FORMAPPI), dan Martin Siahaan (PP GMKI) dan dimoderatori oleh Supriadi, Fungsionaris PB HMI Bidang Sosial dan Politik.

Dalam diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, Farouk Muhammad menegaskan jika dirinya masih sebagai Wakil Ketua DPD RI.

“Kehadiran saya pada forum diskusi yang digelar oleh Bidang Sospol PB HMI ini bukan untuk memberikan pengaruh kepada PB HMI, hingga kemudian dapat membuat PB HMI bingung dalam menentukan pilihan yang benar.  Saya hadir hanya untuk memberikan keterangan dan klarifikasi atas persoalan yang ada”,tukasnya.

Lebih lanjut Farouk menjelaskan secara singkat kronologis terjadinya pemilihan pimpinan DPD RI yang dianggap ilegal. Menurutnya, kegaduhan sidang paripurna tanggal 3 April lalu, dari siang hingga malam hari adalah rekayasa yang disengaja untuk membuka jalan sehingga pemilihan pimpinan terkesan legal. Alasan yang digunakan adalah Keputusan Pimpinan Pansus No. 5 tentang agenda pemilihan pimpinan tanggal 3 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari belum dicabut, padahal keputusan tersebut telah digugurkan oleh Putusan MA dan dicabut dengan Keputusan DPD RI No. 12.

“Legalitas sidang paripurna tanggal 4 April 2017 dini hari itu patut dipertanyakan”‘tegasnya.

Farouk juga menambahkan keterangannya terkait dinamika dalam forum persidangan yang terjadi saat itu. Menurutnya, ia telah menutup sidang dengan mengetok palu sidang. Sebelumnya ketika sidang diskors untuk loby, beberapa anggota membujuknya untuk tidak menutup sidang, tetapi cukup diskors dan menyerahkan palu sidang ke Pimpinan sementara.

“Saya juga ditawari Waka MPR RI. Saya jawab dengan menunjuk muka yang bersangkutan bahwa saya tidak gila jabatan, bagi saya kebenaran dan hukum adalah yang tertinggi. Namun, yang sangat disesalkan pada saat itu Pak AMF akan didaulat oleh sejumlah anggota untuk menjadi Pimpinan Sementara, padahal sidang sudah saya tutup. Lalu darimana kewenangan yang dia miliki?”,tanya Farouk Muhammad.

Dikesempatan yang sama, pembicara lainnya, Martin Siahaan dari PP GMKI mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di DPD adalah ‘mainan’ beberapa pihak. Menurutnya, sebagai aktivis selayaknya mencermati dinamika sosial dan politik yang terjadi di beberapa lembaga negara,partai politik dan organisasi lainnya.

nxGNG6Ni

“Jangan sampai kita semua dikooptasi. Di era kepemimpinan Jokowi sekarang ini, di mana-mana kita melihat adanya trend dualisme. Tak hanya di lembaga negara seperti DPD ini. Bahkan hingga di partai politik dan organisasi kepemudaannya seperti KNPI”,ujarnya.

Sedikit berbeda dengan dua pembicara sebelumnya, Lucius Karius dari FORMAPPI mengatakan bahwa dirinya tidak mau larut dan terjebak dalam perdebatan hukum tata negara dalam persoalan ini. Lucius lebih melihat bahwa penguatan fungsi DPD ini yang harus menjadi fokus semua pihak.

“DPD adalah lembaga yang harus kita jaga, sebagai lembaga mewakili kepentingan daerah. Saya berharap FORMAPPI dan HMI bisa sama-sama mengawal penguatan fungsi DPD, paling tidak yang sudah diputuskan oleh MK yang kita tahu bersama dipangkas sendiri oleh DPR RI”,tutup Lucius (Dzul).

Apa Komentar Kalian?