DINAMIKA PEMBEBASAN LAHAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) KERTAJATI

Independensi.id, Majalengka – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Majalengka (GMM) menggelar aksi damai terkait tindakan represif dari aparat keamanan terhadap masyarakat di Desa Sukamulya, Kec. Kertajati, Kab. Majalengka, yang menolak proses pengukuran untuk pembebasan lahan yang akan dijadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa mereka.

Egi Permana demonstran dalam aksi damai itu mengungkapkan kekecewaanya kepada peumerintah yang menjawab penolakan warga Sukamulya selama 12 tahun dengan penggusuran yang melibatkan aparat gabungan, bertindak represif dengan mengintimidasi bahkan mengkriminalisasi rakyat.

“ Kami menuntut tarik mundur aparat dari Desa Sukamulya, hentikan pelibatan militer dalam perampasan tanah dengan dalih pembangunan, relokasikan lahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), kalau belum ada solusi yang terbaik, jangan paksakan pengukuran karena dapat menimbulkan ketidakadilan disalah satu pihak.” katanya, didampingi Dito dan Ibin, pada Sabtu, (19/11/2016) di depan kantor Pendopo Majalengka.

Seperti diketahui, bahwa telah terjadi Pro kontra di masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati terkait pembebasan lahan BIJB, yang berujung dengan adanya aksi besar-besaran oleh warga dan berakhir bentrok dengan aparat gabungan, pada Kamis (17/11/2016) lalu.

Kronologis Bentrok

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombespol Yusri Yunus mengemukakan, pembebasan lahan sendiri melibatkan kurang lebih 2000 personel yang dari berasal dari Polda Jawa Barat, Polres Majalengka, TNI dan Satpol PP. Menurutnya, banyaknya personel dimaksudkan untuk mengamankan pelaksanaan pengukuran sehubungan dengan masih adanya penolakan dari sejumlah warga yang sudah berlangsung sejak lama.

“Aparat gabungan terpaksa memukul mundur dan menembakan gas air mata terhadap ratusan warga, karena mereka tetap bersikukuh menolak pembebasan lahan, kendati sudah melakukan negosiasi yang cukup alot dengan petugas. Gas air mata sendiri mulai ditembakkan aparat keamanan, sejak pukul 12.30 WIB, setelah sebelumnya dari mulai pukul 09.30 WIB sampai terjadi bentrokan, petugas dan warga melakukan negosiasi mencari jalan keluar atas rencana pengukuran lahan tersebut.” Paparnya.

Dari bentrokan itu, satu orang anggota kepolisian, Bripda Soni dari Polda Jabar mengalami luka robek di bagian pelipis kiri terkena batu yang diduga berasal dari katapel saat melakukan pengamanan di bagian depan. Sementara warga ada sedikitnya 12 orang yang terluka dalam insiden itu. Mereka adalah Sahir, Raman, Usep, Aji, Ita, Nano, Jajuli, Gugun, Warso, Ovan, Didi, dan Aef.

Akibat aksi anarksis itu, tiga orang warga, Jaenudin (25) warga Desa Sukakerta, Atam Dastam (36) warga Desa Sukakerta, serta Sunadi (45) warga Sukamulya diamankan aparat kepolisian. Dari tangan mereka diamankan barang bukti berupa katapel dan petasan.

Dalam pelaksanaan pengukuran tersebut, dihadiri Bupati Majalengka H. Sutrisno, Komisaris PT. BIJB Aang Hamid Suganda, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar, Kepala Biro Aset, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Tim Pengamanan dipimpin Karo Operasi Polda Jabar dan Kapolres Majalengka.

Bupati Majalengka Sutrisno berharap pengukuran bisa tuntas karena sebetulnya bidang tanah sudah diketahui dengan jelas, demikian juga dengan batas tanah masing-masing pemiliknya.

“Semoga pengukuran lahan BIJB bisa tuntas dan pembangunan proyek BIJB bisa berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan pemerintah, karena ini bisa menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat bagian timur”ujarnya.

Bukan Warga  Majalengka

Melalui pesan Whatsapp kepada wartawan, Wakil Gubernur Jawa Barat mengatakan, pihak-pihak yang tidak memiliki lahan, meneror warga pemilik tanah yang ingin menjual tanahnya kepada pemerintah. Terkait adanya kericuhan disana, ada Komnas HAM hadir disana.

“Negara harus hadir jika ada masyarakat yang diteror oleh kelompok lainya.” Katanya.

Hal itu dibenarkan oleh pria yang berinisial (MA), yang sudah lama mengikuti kasus ini, bahwa ada sebagian warga yang didatangkan dari daerah Cirebon, Indramayu. “Aksi yang menolak bukan warga Majalengka, kebanyakan itu dari luar daerah.” Ungkap orang yang enggan disebutkan namanya.

Mengutamakan Hak Rakyat

Kejadian Bentrok tersebut mendapat komentar dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.Y.Untung, yang menyesalkan adanya bentrok antara warga dengan tim gabungan pembebasan lahan bandara. Padahal menurut dia, seharusnya melakukan berbagai pendekatan terlebih dahulu, dan tidak harus melakukan pengukuran dengan cara kekerasan.

“Ingat, hak rakyat harus diutamakan dan mereka yang diusik kehidupannya oleh pemerintah. tim gabungan semestinya menahan diri untuk tidak memilih cara kekerasan. Justru cara ini sejatinya akan mempengaruhi kebijakan pembangunan bandara ini ke depannya,” ungkap mantan anggota DPRD Majalengka ini.

Dia mengatakan, seharusnya warga itu harus diingatkan, karena masyarakat sedang mempertahankan haknya untuk hidup layak, sebagaimana mereka rasakan sebelum lahirnya kebijakan pembangunan bandara ini.
Karena itu, kata dia, sesungguhnya Pemerintah dinilai telah mengusik ketenangan hidup warga. Dengan demikian pendekatan kekerasan dengan menggunakan alat kekuasaan menjadi sangat tidak mendasar.

“Sungguh sudah beberapa kali dilakukan komunikasi yang berujung kegagalan, hal itu tidak boleh menghentikan pilihan dengan cara musyawarah. Sebab sejatinya mereka butuh kepastian akan masa depannya, bukan sekedar harga tanahnya,”paparnya.

Pembebasan Lahan

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Aset Daerah M Arifin didampingi Kabag Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Daerah, Diding Abidin Subandi menuturkan, pengukuran lahan seluas 36,6 hektar atau sebanyak 382 bidang ditargetkan selesai dua hari namun bila suasana tidak kondusif, target pengukuran hanya seluas 12 hektaran, minimal untuk perluasan landasan pacu guna mengejar target pembangunan.
“Karena situasi tidak kondusif mungkin akan dilanjutkan lain waktu,”ucapnya.

Dia melanjutkan, pembebasan lahan di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka kurang lebih seluas 735 hektar. Kawasan itu merupakan salah satu area yang akan digunakan lahan BIJB sekitar 1.800 hektar.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Darmanto menambahkan, pelaksanaan inventarisasi tanah itu dilakukan pada 9 Agustus lalu. Tanah yang akan diukur di desa itu mencapai 382 bidang. Pembangunan bandara sendiri saat ini dikelola PT BIJB, satu BUMD yang dibentuk pada 2013 lalu.
Tak hanya bandara, perusahaan juga membuat Aerocity yang diperkirakan dibangun di atas lahan 3.200 hektar. Bandara sendiri diproyeksikan awalnya mengangkut sekitar 5 juta penumpang per tahun. Pembangunan sendiri dibagi tiga fase, dan tahap pertama adalah beroperasinya landasan pacu 3.500 meter pada 2017.

“Sebenarnya tanah itu sudah dijual pemiliknya. Namun untuk melakukan pembayaran harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Sedangkan jumlah tanah yang diukur, sekitar 12 hektar. Jika pengukuran hari ini selesai, pada satu atau dua hari ke depan, pembayaran sudah bisa dilakukan kepada pemilik lahan,” ungkapnya.

Menghilangkan Desa, bukan Solusi
Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin mengungkapkan, dalam peta pembangunan BIJB, Desa Sukamulya masuk area Aerocity bukan area bisnis utama BIJB. Kalaupun membutuhkan pembangunan, pengembang seharusnya memilih lahan kosong dibandingkan menggusur sebuah desa.

“ Sisi pangkal runway disitu ada tanah kosong atau sawah yang bisa dipakai, tidak perlu menghilangkan sebuah desa, karena warga sendiri meyakini pembangunan BIJB bisa tetap berjalan tanpa Desanya, kalau dipaksakan ini bukan solusi bersama.” katanya.

Dia menambahkan, jumlah penduduknya kurang lebih 5.500 jiwa dan luas wilayah 740 hektar. 700 hektar dari total luas wilayah desa adalah areal persawahan dan 40 hektar adalah pemukiman penduduk.
Menurutnya, mayoritas warganya bertani, lahan pertanian di desa ini sangat subur, dari satu hektar sawah bisa menghasilkan padi 6-8 ton padi dalam satu kali musim tanam dan dalam satu tahun bisa menanam dua kali padi dan satu kali cabai.

Menolak Selama 12 Tahun

Menurut data dihimpun dari berbagi sumber, penolakan ini muncul sejak tahun 2004 sampai 2016 sekarang. Diantaranya disebabkan karena ada klaim secara sepihak oleh 11 kepala desa yang menandatangani surat pernyataan yang menyatakan “Mendukung rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat seluas 5000 hektar, dengan Jumlah KK: 1305, terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka”.

Surat tersebut ditandatangani pada 14 Oktober 2004. Padahal hingga saat ini, hanya terdapat 300 KK yang mendukung pembangunan BIJB. Sementara 1005 KK atau mayoritas warga di 11 Desa tersebut menolak adanya pembangunan bandara internasional tersebut.

Berlanjut dengan adanya Analisa mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) yang menyatakan bahwa lahan di Desa Sukamulya adalah lahan tandus, tidak produktif, yang hanya bisa panen 1 kali dalam satu tahun dengan produksi gabah kering giling sebanyak 6 kuintal/hektar. Padahal data dari dinas pertanian Kabupaten Majalengka, tahun 2005 dan BPS Kabupaten Majalengka adalah 52,35 kuintal/hektar.

Mega Proyek Pemerintah Pusat

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kec. Kertajati Kab. Majalengka. Sudah termasuk dari bagian rencana pemerintah pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Pemerintah pusat berencana melakukan banyak pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah pemebangunan 30 waduk baru, 33 PLTA, jalan baru sepanjang 2,600 km, jalan tol sepanjang 1,000 km, 15 bandar udara baru, 24 pelabuhan baru, jalur kereta api baru sepanjang 3,200 km, dan perluasan areal perkebunan kelapa sawit untuk menunjang penggunaan 15 persen biofuel pada setiap liter solar, 36 PLTU bertenaga batubara 20.000 MW sebagai bagian dari rencana pembangunan 35.000 MW, puluhan kawasan industri baru dan Kawasan ekonomi Khusus (KEK).

Mega proyek itu dikuatkan dengan dikeluarkanya Perpres No. 30/2015 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (infrastruktur), serta PP No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 proyek nasional. (Adim)

Apa Komentar Kalian?