Atiqurrahman Aktifis HMI Pamekasan: Korban Pemukulan Oknum Polisi

Independensi.id, Pamekasan  – Atiqurrahman aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terkena pukulan oknum anggota polisi saat aksi “Bela Rakyat 121” di depan kantor DPRD Pamekasan, Kamis (13/01/17) terancam buta.

Umam selaku Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan mengatakan bahwa kadernya hingga saat ini belum bisa melihat  dengan jelas.

“Hingga saat ini kader kami belum bisa melihat jelas, karena kemungkinan mengenai kelopak matanya,” Ungkap Chairul Umam saat di hubungi independensi.id.

Atiqurrahman, lanjut Umam merupakan Sekretaris HMI Komisariat Istiqlal Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan. Ia merupakan satu dari tujuh aktivis HMI yang terkena pukulan polisi saat aksi “Bela Rakyat 121”.

Saat ini, Atiqurrahman sudah dipulangkan ke rumahnya di Desa Sameran, Kecamatan Proppo, Pamekasan.

“Tapi yang parah hanya Atiqurrahman itu, karena dia dipukul bagian wajahnya. Kalau saya hanya kena tendang dan Kabid PAO saya terluka,” kata Chairul Umam.

Atiqurrahman kepada Independensi.id  mengaku, hingga kini pandangannya memang masih kabur dan belum bisa melihat secara sempurna.

“Sampai saat ini pandangan saya masih kabur. Kadang bisa melihat kadang tidak. Mata terasa sakit, lebam, dan perih,” Ungkapnya.

Awal mula kericuhan itu terjadi saat para pengunjuk rasa memaksa agar ditemui langsung oleh Ketua DPRD, Bupati Pamekasan, dan Manajer PLN.

Akvitis HMI itu menolak ditemui oleh Wakil Ketua DPRD M. Suli Faris dan Hermanto, karena mereka yakin ketua DPRD, Bupati, dan  Manager PLN berada di arena unjuk rasa karena kantor mereka berada tidak jauh dari tempat unjuk rasa.

“Saya rasa niat baik kami untuk menyampaikan aspirasi tidak di tanggapi dengan baik oleh Ketua DPRD, Bupati dan manajer PLN. Kami melayangkan surat jauh-jauh hari untuk aksi bela rakyat ini agar kami di temui,” Tegasnya.

“Aksi Bela Rakyat 121” yang digelar HMI Cabang Pamekasan, menyampaikan masukan atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro kepada kepentingan rakyat kecil.

Aspirasi yang ingin mereka sampaikan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, serta kenaikan biaya penetapan STNK dan BPKB yang mencapai 300 persen, sebagaiman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (TaufikPM)

Apa Komentar Kalian?