Acuhkan Persoalan PT di Merauke, Presiden didesak Evaluasi Kinerja Kemenristek Dikti

Independensi.id, Jakarta – Suara ketidakpuasan masyarakat dan elemen mahasiswa atas kinerja pembantu Presiden berhembus dari timur Indonesia, Papua. Masyarakat dan elemen mahasiswa merasa bahwa pembantu Presiden, dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran dalam menjalankan tugas, khususnya terkait dengan pengawasan dan tata kelola perguruan tinggi. Mereka berharap pada Presiden agar segera bertindak cepat untuk mengevaluasi kinerja salah satu menterinya tersebut. Demikian pernyataan sikap yang dibacakan sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemahasiswaan yang peduli terhadap Perguruan Tinggi Negeri di Merauke, Papua.

Elemen masyarakat dan organisasi kemahasiswaan yang menyuarakan perlunya pembenahan pada Perguruan Tinggi Negeri Universitas Musamus Merauke Papua itu terdiri dari perwakilan PB HMI, PP GMKI, Himpunan Mahasiswa Suku Malind Universitas Musamus Merauke Papua dan Dewan Pendamping Rakyat.

Muhammad Syarif Hasan, selaku perwakilan dari PB HMI menyatakan bahwa dugaan pelanggaran paling menonjol yang dilakukan Menristekdikti, adalah melakukan pembiaran terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Universitas Musamus, Merauke, Papua.

Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat PB HMI itu mengatakan, sejumlah persoalan yang terjadi di Universitas Musamu ini, sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan hal ini telah dilaporkan ke Kementerian RistekDikti dan sejumlah lembaga non kementerian, seperti Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Berbagai persoalan dimaksud, kata dia, salah satunya menyangkut tata kelola Universitas Musamus yang dilakukan Rektor Universitas Musamus yang dinilainya sangat buruk.

“Berdasarkan hasil audit Tim Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, sebagaimana yang terungkap dalam temuan tim bersama pimpinan Ombudsman RI, terbukti bahwa Rektor Universitas Musamus telah melakukan pelanggaran jabatan dan disiplin. Seperti legalitas keanggotaan senat yang dinilai bermasalah. Hal ini karena pengangkatan para dekan yang dinilainya cacat administrasi,” ujar Syarif di Jakarta, Kamis (6/4).

Bahkan, temuan adanya pelanggaran tersebut, Menristekdikti telah menyampaikannya ke publik melalui media pada 14 Oktober 2016 silam, yang kemudian membatalkan hasil pemilihan rektor di universitas itu pada tahap penyaringan.

Meski demikian, Ombudsman RI selaku lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, berencana memanggil dan meminta keterangan dari Menteristekdikti, Mohamad Nasir, terkait beberapa keputusannya yang hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas sejumlah pelanggaran jabatan dan disiplin yang diduga dilakukan Rektor Universitas Musamus.

“Karena itu, kami mendesak Menristekdikti untuk segera memproses segala pelanggaran yang dilakukan Rektor dan menyelesaikan sejumlah persoalan di universitas ini. Hal ini perlu dilakukan, sebagai upaya percepatan pembenahan dan penyehatan Universitas Musamus untuk mendukung dan mewujudkan program nasional pengembangan pusat teknologi pertanian dan menjadikan Papua, khususnya Merauke sebagai lumbung pangan nasional dan internasional sesuai program dan cita-cita Presiden Jokowi,” ujar Syarif menambahkan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pendamping Rakyat (Depekeputusanra), Simon Petrus Metalmety menyatakan dukungannya terhadap Ombudsman yang akan memanggil dan meminta keterangan Menristekdikti.

Dia juga mendesak Menristekdikti untuk segera memberhentikan Rektor Universitas Musamus dan segera menunjuk pelaksana tugas rektor, dengan memerintahkan melakukan pembenahan tata kelola Universitas Musamus.

Selain itu, kata Simon, bila pejabat pelaksana tugas rektor sudah ditunjuk, maka harus segera membentuk senat fakultas pada enam (6) Fakultas di universitas itu, sekaligus segera melantik dan mengambil sumpah jabatan para dekan hasil pemilihan pada 6 senat fakultas dengan SK Rektor untuk masa jabatan 4 tahun ke depan.

Sedangkan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kriten Indonesia (GMKI) Alan Singkali menjelaskan bahwa kejanggalan yang dilakukan Menristekdikti dalam menerbitkan keputusan, diantaranya terkait Permen Ristekdikti Nomor 27 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus yang dikeluarkan 22 April 2016.

“Selain itu, Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 80/M/KPT.KP/2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Musamus Periode 20 Juli 2016-31 Desember 2016 yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2016,” katanya.

Tak hanya itu, Menristekdi juga melakukan tindakan janggal dengan memperpanjang masa jabatan rektor lama untuk kedua kalinya, melalui Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 226/M/KPT.KP/2016 tentang Pperpanjangan Masa Jabatan Rrektor Universitas Musamu Periode 1 Januari 2017-30 Juni 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 lalu.

Terkait dengan itu, dia meminta KPK dan KASN untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pengawasan yang super ketat dalam pemilihan rektor di perguruan tinggu itu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Himpunan Mahasiswa Suku Malind Universitas Musamus Merauke, Papua, Urbanus A Kiaf Yolemen mengatakan, segala bentu pelanggaran yang ada di universitas itu, telah dilaporkan sejak dua tahun lalu ke Presiden RI Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet dan Staf Khusus Presiden, Teten Masduki.

“Karena itu, kami minta Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Menristekdikti, khususnya dalam membenahi perguruan tinggi yang menjadi tugas Menristekdikti,” ujarnya (amat)

Apa Komentar Kalian?